I Made Yogi Sugiartha atau kerap disapa Ogik lahir pada tahun 1997, adalah seniman Indonesia yang berbasis di Jakarta. Ketertarikannya pada seni tari memberinya kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa seniman nasional dan internasional seperti Hartati (Indonesia), Melati Suryodarmo (Indonesia), Hanafi (Indonesia), Jordan Marzuki (Indonesia), Osamu Shikichi (Jepang), Ness Roque (Filipina), Peter Wilson (Australia), Melodi Dorcas (India), Mio Ishida (Jepang), Yusaku Arai (Jepang).
Memiliki pengalaman kolaboratif dengan berbagai keterampilan interdisipliner dalam improvisasi dan eksplorasi karya. Ogik terus mengeksplorasi potensi dinamis dalam seni pertunjukan dengan mengintegrasikan berbagai media yang unik secara fisik berdasarkan pengalaman dan realismenya.
Di karya terkhir ia mengembangkan gerakan kepedulian terhadap komunitas mengenai kekhawatirannya atas kekerasan dan diskriminasi terhadap transpuan, membuat ia bertanya tentang apa itu kepedulian dalam era “pasca-sentuh”, Ogik menciptakan karya baru yang bicara atas kemerdekaan gender dan Hak Asasi Manusia.
I Made Yogi Sugiartha, also known as Ogik, born in 1997, lives and works in Jakarta. His interest in dance gave him the opportunity to collaborate with several national and international artists such as Hartati (Indonesia), Melati Suryodarmo (Indonesia), Hanafi (Indonesia), Jordan Marzuki (Indonesia), Osamu Shikichi (Japan), Ness Roque (Philippines), Peter Wilson (Australia), Melodi Dorcas (India), Mio Ishida (Japan), Yusaku Arai (Japan).
Ogik has many collaboration experiences with various interdisciplinary skills in improvisation and exploratve works. Ogik continues to explore the dynamic potential in performing arts by integrating various physically unique media based on its experience and realism.
In his last work, he developed a community awareness movement regarding his concerns about violence and discrimination against transgender women, making him ask what caring is in the “post-touch” era, Ogik creates a new work that talks about gender independence and human rights